Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan opsi pelarangan pegawai negeri sipil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi sudah pernah dibahas. "Masuk dalam exercise, kemungkinan itu sudah cukup lama pembahasannya," kata Hatta di kantornya.
Saat itu, kata Hatta, yang paling logis adalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di lingkungan pemerintah yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi, termasuk para pejabat.
Namun, pelarangan itu masih akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta DPR. Yang paling penting, menurut Hatta, rencana pelarangan harus melibatkan pemerintah daerah. Pengawasan di daerah yang rawan penyelundupan juga harus diperketat supaya tidak disalahgunakan. Hingga kini, pemerintah lebih memilih membatasi penggunaan BBM bersubsidi.
Meski belum menerima laporan, Mangindaan akan menyatakan setuju jika memang konsep yang sedang dibahas itu baik bagi negara ini. Ia meminta konsep ini benar-benar dikaji dengan hati-hati dan disosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Sehingga tidak menjadi polemik yang memperburuk keadaan. "Pokoknya kalau semua baik saya setuju," ujarnya.
EKO ARI WIBOWO
